 |
| Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah. |
BorneoTribun | Mataram, NTB - Dalam teori ekonomi, kata Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah terkadang produk lokal kalah bersaing dengan produk-produk ternama lainnya.
Karena harganya memang relatif lebih mahal, skala ekonominya lebih kecil dan kualitasnyapun pada awalnya cenderung lebih rendah.
Disinilah pentingnya kehadiran pemerintah, kehadiran negara untuk memfasilitasi dan memberdayakan mereka atau memproteksi produk-produk lokal agar pada saatnya mampu menghasilkan kualitas dan kuantitas produk yang bisa bersaing dengan produk produk ternama lainnya.
Caranya adalah dengan memberikan ruang kepada pengerajin dan UMKM/IKM lokal untuk berproduksi.Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dalam paparannya saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi publik melalui virtual dengan tema "Membangun Daerah Percontohan Pasca Pandemi Covid-19" di Indonesia, Jumat (22/01/20).
Dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Center for Indonesian Reform (CIR) bersama Komunitas Sahabat Depok, Gubernur Dr. Zul mengupas upaya-upaya Pemerintah Provinsi NTB menghidupkan kegiatan ekonomi produktif dan mendorong industrialisasi di tengah Pandemi Covid 19 yang meluluhlantakkan hampir semua sektor.
Pandemi ini, bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis ekonomi dan sosial berkepanjangan.
Oleh karena itu, perhatian pemerintah selain fokus pada penanganan kesehatan, juga penanganan aspek sosial ekonomi harus berjalan paralel, terangnya.
Menurut Gubernur Ahli ekonomi ini bahwa peran penting pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi produktif masyarakat ditengah Pandemi, harus di mulai dari upaya memfasilitasi peningkatan skill para pengusaha lokal dan pengrajin, memberikan teknologi, menghubungkan akses modal, bantuan peralatan dan mesin serta membantu menciptakan jaringan pasar hingga kelak mereka bisa mandiri dan bersaing dengan pelaku pasar lainnya.
Gubernur kemudian menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB dalam menggeliat perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19 adalah memberikan bantuan kepada masyarakat melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang.
Menurut Dr. Zul sapaan akrabnya, dalam paket bantuan JPS itu, pemerintah tidak memberikan uang tunai, karena stimulus ekonomi dengan cara seperti itu tidak memberi impact balik bagi pertumbuhan ekonomi ditengah pandemi Covid-19.
Tetapi yang dilakukan pihaknya adalah mendorong semua IKM/UMKM dan home industri untuk berproduksi menciptakan barang barang kebutuhan masyarakat seperti minyak goreng, gula, hand sanitaizer, abon ikan, beras dan lain-lain. Kemudian produk-produk tersebut dibeli oleh Pemerintah Daerah untuk paket Bantuan JPS Gemilang yang selanjutnya dibagikan secara gratis kepada masyarakat.
Dari kebijakan itu, alhamdulillah UKM kita tidak saja merasa sangat diperhatikan, tetapi juga mampu menciptakan industrialisasi kerakyatan, yakni peningkatan produktivitas IKM/UMKM serta nilai tambah yang signifikan, ujar Dr. Zul.Pada awal penyaluran JPS gemilang, kata Gubernur yang melibatkan hanya 400 UKM saja dengan berbagai jenis produknya, kemudian terus berjembang hingga pada tahap terakhir penyalurannya, mencapai 4.673 UKM/IKM yang terlibat dengan puluhan jenis produknya."Dari bencana ini, kami menemukan berkah yang tersembunyi.
Kemudian kami memberi kesempatan bagi UKM lain untuk terus meningkatkan produktifitas maupun kualitasnya.
Kebijakan yang tidak biasa ini, ternyata berhasil menggeliatkan ekonomi dan menstimulus berbagai usaha ekonomi produktif masyarakat di masa pandemi Covid-19, ungkap Gubernur Program JPS Gemilang mendapatkan pujian dari berbagai kalangan, melainkan juga berhasil mengembangkan industrialisasi kerakyatan di tengah Pandemi.
Bahkan Presiden Jokowi meminta daerah lain untuk mengikuti kebijakan stimulus ekonomi yang berhasil dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB.
Dalam diskusi tersebut turut dihadiri oleh narasumber lainnya diantaranya, Wakil Walikota Depok, Ir. Imam Budi Har Hartono dan Wakil Walikota Salatiga, Dr. Muhammad Haris, Dosen UIN Imam Bonjol, Padang, Dr. Sudarman dan Wasekjen Iluni UI, Askar Triwijayanto.
Dalam kesempatannya, Wakil Walikota Salatiga, Dr. Muhammad Haris menjelaskan bahwa salah satu fokus utama kebijakan pemerintah Kota Depok saat ini adalah kesehatan. Menurutnya, kesehatan adalah sumber dari segala pertumbuhan ekonomi maupun pendidikan masyarakat.
"Kalau orang ingin ekonominya tumbuh dan proses pendidikannya berjalan sukses maka setidaknya mereka harua sehat jiwa dan jasmaninya," ungkapnya.Lain halnya dengan Wakil Walikota Depok, Ir. Imam Budi Hartono yang terus mengupayakan penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 pada bidang ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan Kartu Depok Sejahtera.
Dalam kartu itu akan menangani mulai dari memberikan bantuan ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat terdampak. Terutama masyarakat lansia dan difabel.
"Didalamnya KDS juga diintegrasikan dengan beasiswa bagi anak yang tidak mampu," jelasnya. Ia menjelaskan, dalam upaya stimulus ekonomi yg paling penting melatih bagi tenaga kerja, 5000 pengusaha baru dan 1000 perempuan pengusaha baru.
"Agar masyarakat bisa berbisnis dan berdagang. Kami akan terus memberi pendampingan, mudah-mudahan ekonomi masyarakat tumbuh," tutupnya. (Ad)
